
Dokumen Resmi Negara Kontra Klaim Perusahaan: Ruas 647 Sepanjang 4,1 Km Telah Ditetapkan sebagai Jalan Kabupaten
Polemik status jalan penghubung kawasan Dusun Sidorukun menuju Timbang Air di Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, kini memasuki babak yang jauh lebih serius. Jika sebelumnya persoalan ini berkembang dari perbedaan keterangan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu dengan pihak PT Pangkatan Indonesia — yang dikenal sebagai PT Epan atau Evans Group — kini terdapat dasar pembanding berupa dokumen keputusan resmi kepala daerah yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Redaksi Nusantara News Today memperoleh dan menelaah dokumen
Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 601/261/PUPR-II/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Dokumen tersebut merupakan produk hukum administrasi yang diterbitkan oleh kepala daerah dan berlaku sebagai dasar pencatatan resmi infrastruktur jalan di wilayah Labuhanbatu.
Dalam Lampiran I dokumen tersebut, tepatnya di halaman 22, tercantum ruas dengan nomor urut
647 beserta keterangan sebagai berikut: nama ruas
Dusun II Sidorukun – Timbang Air, panjang ruas
4,1 kilometer, kecamatan
Pangkatan, desa
Sidorukun, dan status administrasi
K (Kabupaten). Dokumen yang sama juga memuat titik koordinat pangkal
99.945323 BT / 2.072962 LU serta titik akhir
99.923643 BT / 2.094290 LU.
Pencantuman ruas tersebut dalam keputusan Bupati bukan sekadar catatan teknis biasa. Ia merupakan fakta administrasi yang bersifat formal dan mengikat seluruh pihak terkait — termasuk instansi pemerintah maupun badan usaha yang beroperasi di wilayah yang sama — hingga ada keputusan hukum yang mengubah atau mencabutnya.
Yudi dari KPP PT Epan: \"Jalan Itu Berada di Areal HGU Perusahaan\"
Di hadapan dokumen resmi tersebut, pihak perusahaan justru menegaskan posisi yang bertolak belakang. Yudi, yang dikonfirmasi redaksi dalam kapasitasnya sebagai pihak KPP PT Epan melalui pesan WhatsApp, menyatakan dengan lugas bahwa jalan yang dimaksud berada dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan.
\"Kita tidak ada caplok aset pemkab,\" tulis Yudi. Ia kemudian menegaskan, \"Jln itu berada di areal hgu perusahaan.\"
Yudi juga menyampaikan bahwa perusahaan selama ini terlibat aktif dalam perawatan ruas tersebut. \"Jalan itu dirawat oleh PT, kita ada pengerasan jalan. Perawatan jalan dilakukan oleh PT,\" demikian keterangannya.
Pernyataan tersebut tidak bisa diterima begitu saja tanpa verifikasi lanjutan. Sebab dalam hukum administrasi negara maupun hukum pertanahan Indonesia, kegiatan pemeliharaan atau pengerasan jalan oleh satu pihak tidak secara otomatis menentukan status administrasi ruas jalan tersebut, apalagi menggugurkan penetapan yang telah dikeluarkan melalui keputusan kepala daerah. Yang diperlukan adalah pembuktian berdasarkan peta bidang HGU yang terdaftar secara resmi di Kantor Pertanahan/ATR-BPN, bukan semata-mata pengakuan sepihak.
Pengaturan Akses Malam Hari: Dasar Kewenangannya Perlu Dijelaskan
Satu hal lain yang patut mendapat perhatian serius adalah keterangan Yudi mengenai pengaturan akses jalan pada malam hari. Dalam percakapan yang sama, ia menyampaikan bahwa masyarakat memang diizinkan menggunakan jalan tersebut, namun dengan ketentuan tertentu.
\"Memang jalan itu jg digunakan oleh masyarakat, dan pt tidak pernah melarang orang melintasi,\" ujar Yudi. Namun ia menambahkan, \"Sudah dilakukan sosialisasi jika malam akan ditutup, dan bisa gunakan jalan dr akses masuk pt.\"
Keterangan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar yang belum terjawab. Apabila ruas yang dimaksud merupakan jalan kabupaten sebagaimana tercantum dalam keputusan Bupati tahun 2022, lantas apa dasar kewenangan perusahaan untuk mengatur akses pada malam hari? Apakah pengaturan tersebut telah dikomunikasikan kepada dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah? Dan apakah jalur alternatif melalui akses masuk perusahaan yang dimaksud Yudi benar-benar dapat digunakan masyarakat secara aman, layak, dan tanpa hambatan?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bersifat retoris. Ia menyangkut kepastian hak masyarakat atas akses jalan yang — berdasarkan dokumen resmi pemerintah — berstatus sebagai infrastruktur kabupaten.
Temuan Lapangan: Pos Penjagaan, Permukaan Berbatu, dan Patok Beton
Investigasi awak media yang dilakukan pada 30 Oktober dan 3 November 2026 menghimpun sejumlah dokumentasi lapangan yang relevan dengan persoalan ini.
Pada koordinat
2.076135 LU / 99.941558 BT, terdapat dokumentasi keberadaan pos penjagaan di lingkungan perkebunan. Pada koordinat
2.080206 LU / 99.933077 BT, terlihat kondisi permukaan jalan berbatu yang disebut-sebut berkaitan dengan pekerjaan pengerasan yang dilakukan pihak perusahaan. Sementara pada koordinat
2.087321 LU / 99.926683 BT, dokumentasi memperlihatkan patok beton di kawasan tanaman kelapa sawit.
Redaksi perlu menegaskan bahwa keberadaan patok beton tersebut belum dapat dipastikan sebagai penanda batas aset pemerintah maupun batas resmi HGU perusahaan. Koordinat GPS yang dihimpun merupakan petunjuk lokasi dan titik dokumentasi, bukan pengganti pengukuran dan pembuktian pertanahan secara resmi yang hanya dapat dilakukan oleh surveyor berlisensi dan instansi yang berwenang.
Meski demikian, ketiga titik lokasi tersebut patut menjadi objek pemeriksaan teknis terpadu dengan mencocokkan peta ruas jalan nomor 647 dalam lampiran keputusan Bupati dengan peta bidang HGU yang terdaftar atas nama perusahaan.
SK Bupati Telah Terbit: Pemerintah Daerah Tidak Boleh Diam
Dengan ditemukannya keputusan Bupati Nomor 601/261/PUPR-II/2022, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kini memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan publik yang proporsional. Dokumen tersebut bukan hanya arsip administrasi — ia adalah produk hukum yang mengikat dan harus dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
Dinas PUPR Labuhanbatu perlu memberikan keterangan mengenai implementasi penetapan ruas nomor 647 tersebut, mencakup kondisi inventarisasi aset jalan, riwayat pembangunan, serta siapa yang selama ini bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Jika pemeliharaan selama ini dilakukan oleh pihak perusahaan, perlu dijelaskan apakah hal itu berdasarkan kesepakatan formal atau berlangsung tanpa dasar koordinasi yang jelas.
BPKAD Kabupaten Labuhanbatu perlu menjelaskan apakah ruas tersebut telah tercatat dalam daftar aset daerah. Sementara Kantor Pertanahan/ATR-BPN perlu melakukan pencocokan antara koordinat ruas jalan nomor 647 dengan batas resmi bidang HGU yang terdaftar atas nama PT Pangkatan Indonesia.
Pemeriksaan lapangan secara terpadu — melibatkan PUPR, BPKAD, dan Kantor Pertanahan — sangat diperlukan untuk menjawab apakah seluruh atau sebagian ruas jalan nomor 647 bersinggungan, tumpang tindih, atau berada sepenuhnya di luar bidang HGU, serta bagaimana implikasi hukumnya jika terjadi tumpang tindih antara keduanya.
Keputusan kepala daerah tidak boleh dibiarkan menjadi dokumen mati yang tidak memiliki implementasi di lapangan.
Perusahaan Diminta Terbuka: Tunjukkan Peta HGU dan Batas Resminya
Redaksi Nusantara News Today memberikan ruang sepenuhnya kepada PT Epan/Evans Group untuk memperlihatkan dokumen HGU, peta bidang resmi, serta koordinat batas yang menjadi dasar pernyataan bahwa ruas jalan Sidorukun–Timbang Air berada dalam kawasan HGU perusahaan.
Tanpa adanya transparansi atas dokumen tersebut, klaim perusahaan tidak dapat diuji secara objektif dan hanya akan terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang sehari-hari bergantung pada akses jalan itu.
Perusahaan juga diharapkan memberikan penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum pengaturan akses pada malam hari, mekanisme penggunaan jalur alternatif bagi masyarakat, dan apakah kebijakan tersebut telah sepenuhnya dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Kepentingan Masyarakat Harus Dijaga: Jangan Biarkan Warga Terjebak di Antara Dua Klaim
Persoalan yang tengah berkembang ini bukan semata-mata soal siapa yang membangun atau siapa yang merawat jalan. Inti persoalannya jauh lebih mendasar: kepastian status administrasi, kejelasan batas penguasaan tanah, kewenangan pengaturan akses publik, dan perlindungan kepentingan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan tersebut.
Keputusan Bupati Labuhanbatu yang diterbitkan pada 20 Desember 2022 telah mencatat ruas Dusun II Sidorukun–Timbang Air sepanjang 4,1 kilometer dengan status administrasi kabupaten. Fakta administrasi ini berlaku sampai ada mekanisme hukum yang mengubah atau mencabutnya.
Di sisi lain, pihak perusahaan menyatakan bahwa ruas tersebut berada dalam kawasan HGU. Jika klaim itu benar dan dapat dibuktikan melalui dokumen resmi pertanahan, maka ada pertanyaan lanjutan: mengapa ruas yang sama dapat dicantumkan dalam keputusan Bupati sebagai jalan kabupaten? Dan bagaimana proses penetapan itu berlangsung tanpa ada mekanisme penyelesaian tumpang tindih yang jelas?
Masyarakat Dusun Sidorukun dan sekitarnya tidak seharusnya menanggung ketidakpastian akibat dua klaim yang saling berbenturan. Pemerintah daerah dan perusahaan perlu duduk bersama, membuka dokumen masing-masing, dan mencari penyelesaian yang sah secara hukum serta adil bagi semua pihak.
Redaksi Nusantara News Today akan terus melanjutkan penelusuran atas perkara ini, meminta penjelasan dari seluruh instansi yang berwenang, dan membuka ruang hak jawab bagi PT Epan/Evans Group maupun Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Kepada pihak-pihak yang belum memberikan tanggapan, redaksi akan kembali melayangkan konfirmasi resmi.
Dokumen resmi telah berbicara. Kini pemerintah dan perusahaan perlu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Tanggapan Pembaca
Komentar
Posting Komentar